Audiensi Wali Kota Tarakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bahas Program Kampung Nelayan Merah Putih

Jakarta - Wali Kota Tarakan bersama jajaran Pemerintah Kota Tarakan melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal PDSPKP, Jakarta.

Audiensi ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi antara program pembangunan Pemerintah Kota Tarakan dengan program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tarakan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk terus bersinergi dengan KKP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan.

Plt. Direktur Jenderal PDSPKP menyampaikan bahwa Program KNMP merupakan salah satu program prioritas nasional tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk pelaksanaan di Kota Tarakan. Pembangunan yang direncanakan meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Dermaga Tambat Perahu, Cold Storage berkapasitas 10 ton, Pabrik Es, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, KKP juga memberikan masukan agar fasilitas Pabrik Rumput Laut yang telah dibangun di Tarakan dapat dioptimalkan pemanfaatannya, misalnya dengan dialihfungsikan menjadi gudang resi gudang rumput laut untuk mendukung pembiayaan sistem resi gudang nasional.

Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program KNMP, termasuk penyediaan lahan yang telah ditetapkan dan potensi besar sumber daya perikanan di wilayah Tarakan.

Menutup kegiatan tersebut, Plt. Dirjen PDSPKP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tarakan atas komitmen dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.